Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lembata Nomor 42 Tahun 2024

Pedoman Rujukan Bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kebijakan dan Prinsip Alur Rujukan; Bab 3. Mekanisme, Tata Cara dan Skema Rujukan; Bab 4. Komunikasi dan Sistem Informasi Rujukan; Bab 5. Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor; Bab 6. Telemedisin dan Telekesehatan; Bab 7. Pembiayaan kesehatan; Bab 8. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 9. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lembata Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Rujukan Bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lembata

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Lewoleba

Tanggal Penetapan

07 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

07 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

07 Agustus 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 42

Subjek

KESEHATAN - STANDAR / PEDOMAN - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lembata

Bidang

Halaman ini telah diakses 110 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lembata No. 42 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

bagi-rujukan-pedoman
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 42
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Rujukan Bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan khususnya keselamatan ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi baru lahir, diperlukan keselarasan sistem rujukan sesuai dengan standar kompetensi fasilitas kesehatan di Kabupaten Lembata; b. bahwa dalam rangka menurunkan AKI dan AKB di Kabuapten Lembata yang masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian secara Nasional dan Regional dan belum mengalami penurunan secara signifikan setiap tahun karena terlambat dalam proses pelaksanaan rujukan, baik dari masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, maupun dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, perlu mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan; c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a angka 4 huruf C Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan, perlu menetapkan pedoman rujukan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rujukan Bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, dan Bayi Baru Lahir. 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Pertaturan Mentri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kebijakan dan Prinsip Alur Rujukan; Bab 3. Mekanisme, Tata Cara dan Skema Rujukan; Bab 4. Komunikasi dan Sistem Informasi Rujukan; Bab 5. Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor; Bab 6. Telemedisin dan Telekesehatan; Bab 7. Pembiayaan kesehatan; Bab 8. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2024. 14 halaman; 91 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lembata Nomor 42 Tahun 2024

Pedoman Rujukan Bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT