Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 19 Tahun 2024

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DEŞA DAN PERANGKAT DEŞA Bagİan Kesatu Siltap Kepala Deşa dan Perangkat Deşa Bagiar Kedua Tunjangan Kepala Deşa dan Perangkat Deşa BAB III TUNJANGAN BPD BAB IV PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAB V JAMINAN SOSIAL Bagian Kesatu Bagian Kedua Jaminan Sosial Kesehatan Bagian Ketiga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 19 Tahun 2024 tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Pangkajene

Tanggal Penetapan

10 September 2024

Tanggal Pengundangan

10 September 2024

Tanggal Berlaku

10 September 2024

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR 19

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Bidang

Halaman ini telah diakses 145 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

aNGGARAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR 19
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:	a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerin:-ah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2()14 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerinlah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa, ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan oleh Bupati; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 50A huruf b dan Pasal 62 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa, Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat: 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomcr 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2()24 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 IO Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DEŞA DAN PERANGKAT DEŞA Bagİan Kesatu Siltap Kepala Deşa dan Perangkat Deşa Bagiar Kedua Tunjangan Kepala Deşa dan Perangkat Deşa BAB III TUNJANGAN BPD BAB IV PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAB V JAMINAN SOSIAL Bagian Kesatu Bagian Kedua Jaminan Sosial Kesehatan Bagian Ketiga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Deşa dan Perangkat Deşa Lainnya PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 19 Tahun 2024

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT