Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024

Tata Kelola Kehumasan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Tata Kelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masingmasing melaksanakan tata kelola Kehumasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tata kelola Kehumasan dikoordinasikan oleh anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan. Tata kelola Kehumasan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi: a. hubungan dan layanan masyarakat; b. hubungan media massa; c. pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi; d. pengelolaan media sosial kelembagaan; dan e. pengelolaan data dukung Kehumasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan

T.E.U.

Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bentuk Singkat

Peraturan Bawaslu

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

11 November 2024

Tanggal Pengundangan

26 November 2024

Tanggal Berlaku

26 November 2024

Sumber

BN 2024 (888): 15 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

PROTOKOLER

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 132 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

peraturan-bawaslu-no-14-tahun-2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tata Kelola - Kehumasan
2024
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 14, BN 2024 (888): 15 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Tata Kelola Kehumasan
ABSTRAK:	Untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengatur mengenai tata kelola kehumasan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur mengenai Tata Kelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masingmasing melaksanakan tata kelola Kehumasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tata kelola Kehumasan dikoordinasikan oleh anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan. Tata kelola Kehumasan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi: a. hubungan dan layanan masyarakat; b. hubungan media massa; c. pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi; d. pengelolaan media sosial kelembagaan; dan e. pengelolaan data dukung Kehumasan.
CATATAN:	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2024. Lampiran file: 15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521