Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 18 Tahun 2024

Tata Cara Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PELAKSANAAN PERCEPATAN SERTIFIKASI Bagian Kedua Tanah Aset Yang Belum Memiliki Legalitas Bagian Ketiga Tanah Aset Yang Berupa SPPFBT/Segel/Sporadik Bagian Keempat Tanah Aset yang Sudah Memiliki Sertifikat Tapi Belum Atas Nama Pemerintah Daerah Bagian Kelima Tanah Aset yang Sudah Bersertifikat Tetapi Belum Sesuai Peruntukannya Bagian Keenam Penggantian Sertifikat Tanah Hilang BAB V PEMBENTUKAN TIM PENSERTIFIKATAN TANAH BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantaeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bantaeng

Tanggal Penetapan

24 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

24 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

24 Agustus 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 18

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Bidang

HUKUM AGRARIA

Halaman ini telah diakses 316 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 18 TAHUN 2024 TATA CARA PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA-CARA-PERCEPATAN-SERTIFIKASI-TANAH-ASET-PEMERINTAH-DAERAH-BANTAENG-2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 18
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa untuk menjamin keberadaan, ketertiban dan kelaikan barang milik daerah dalam bentuk pengamanan administratif dan hukum, perlu dilakukan upaya percepatan sertifikasi tanah aset yang tercatat di dalam Kartu Inventaris Barang Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah; c. bahwa Pembiayaan sertifikasi tanah aset yang tercatat di dalam Kartu Inventaris Barang Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pertanahan, sehingga tata cara percepatan sertifikasinya perlu diatur dalam Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202); 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501); 11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 62); 12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 38). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PELAKSANAAN PERCEPATAN SERTIFIKASI Bagian Kedua Tanah Aset Yang Belum Memiliki Legalitas Bagian Ketiga Tanah Aset Yang Berupa SPPFBT/Segel/Sporadik Bagian Keempat Tanah Aset yang Sudah Memiliki Sertifikat Tapi Belum Atas Nama Pemerintah Daerah Bagian Kelima Tanah Aset yang Sudah Bersertifikat Tetapi Belum Sesuai Peruntukannya Bagian Keenam Penggantian Sertifikat Tanah Hilang BAB V PEMBENTUKAN TIM PENSERTIFIKATAN TANAH BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2024. - - 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 18 Tahun 2024

Tata Cara Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT