Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2018

Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al Qur’an

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup peraturan daerah Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an adalah: a. Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an; b. Kurikulum; c. Tenaga Pendidik; d. Sarana dan Prasarana Pendidikan; e. Evaluasi dan Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Baca Tulis Al Qur’an; f. Pembiayaan; g. Pembinaan dan Pengawasan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al Qur’an

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

07 September 2018

Tanggal Pengundangan

07 September 2018

Tanggal Berlaku

07 September 2018

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 6

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 53 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENDIDIKAN
2018
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al Qur’an
ABSTRAK:	a. Bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani; b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur’an bagi masyarakat dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk manusia yang berahlak dan berwawasan Qur’ani; c. Bahwa pendidikan baca tulis Al-Qur’an merupakan bagian integral dari pendidikan agama Islam dan sistem pendidikan nasional; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157). Ruang lingkup peraturan daerah Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an adalah: a. Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an; b. Kurikulum; c. Tenaga Pendidik; d. Sarana dan Prasarana Pendidikan; e. Evaluasi dan Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Baca Tulis Al Qur’an; f. Pembiayaan; g. Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018. Jumlah Halaman 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2018

Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al Qur’an

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT