Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Nomor 45 Tahun 2018

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Visi, Misi, Motto, Maklumat dan Prinsip Pelayanan; Bab 4. Jenis Layanan; Bab 5. Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; Bab 6. Tata Hubungan Kerja dan Koordinasi; Bab 7. Standar Pelayanan; Bab 8. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 9. Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan; Bab 10. Survey Kepuasan Masyarakat; Bab 11. Pelaporan; Bab 12. Ketentuan Lain-Lain; Bab 13. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Manggarai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Ruteng

Tanggal Penetapan

10 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

10 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

10 Oktober 2018

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 Nomor 46

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Manggarai

Bidang

Halaman ini telah diakses 27 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbub Manggarai No. 45 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Manggarai

penyelenggaraan-pelayanan-standar
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 Nomor 46
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, kejelasan dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu adanya penyederhanaan dan pengaturan pelayanan perizinan dan nonperizinan; b. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak dan kewajiban semua pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan sistem dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama di bidang pelayanan publik, maka perlu diatur mengenai Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Visi, Misi, Motto, Maklumat dan Prinsip Pelayanan; Bab 4. Jenis Layanan; Bab 5. Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; Bab 6. Tata Hubungan Kerja dan Koordinasi; Bab 7. Standar Pelayanan; Bab 8. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 9. Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan; Bab 10. Survey Kepuasan Masyarakat; Bab 11. Pelaporan; Bab 12. Ketentuan Lain-Lain; Bab 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Manggarai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 9 halaman; 16 halaman penjelasan; 172 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Nomor 45 Tahun 2018

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT