Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2024

Penyelenggaraan Perhubungan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perencanaan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan pelayaran, penyelenggaraan perkeretaapian, pengembangan dan dukungan penyelenggaraan kebandarudaraan, pengembangan layanan transportasi, pengembangan kawasan berorientasi transit, kerja sama, sinergisitas, dan kemitraan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, sistem informasi perhubungan, insentif dan disinsentif, penghargaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, kewajiban, larangan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bandung

Tanggal Penetapan

17 Mei 2024

Tanggal Pengundangan

17 Mei 2024

Tanggal Berlaku

17 Mei 2024

Sumber

LD 2024/NOMOR 5

Subjek

TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 565 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2024pd00320005.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Perda Prov. Jawa Barat No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan
PERDA Prov. Jawa Barat No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Perhubungan - penyelenggaraan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2024/NOMOR 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Perhubungan
ABSTRAK:	bahwa perhubungan merupakan urat nadi perekonomian yang menunjang dan mendorong pertumbuhan berbagai sektor, sehingga berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan dalam pelayanan perhubungan diperlukan pengintegrasian untuk kemudahan masyarakat sebagai pemanfaat transportasi serta penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan guna terwujudnya kualitas layanan di sektor perhubungan yang tertib, lancar, terpadu, terjangkau, efektif, dan efisien; bahwa dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan di Daerah dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 201; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Daerah ini mengatur tentang perencanaan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan pelayaran, penyelenggaraan perkeretaapian, pengembangan dan dukungan penyelenggaraan kebandarudaraan, pengembangan layanan transportasi, pengembangan kawasan berorientasi transit, kerja sama, sinergisitas, dan kemitraan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, sistem informasi perhubungan, insentif dan disinsentif, penghargaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, kewajiban, larangan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 dicabut. 121 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2024

Penyelenggaraan Perhubungan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT