Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pontianak Nomor 45 Tahun 2014

PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PONTIANAK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM; TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; JENIS – JENIS REKLAME; KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME; KETENTUAN PEMASANGAN DAN PELARANGAN REKLAME; KETENTUAN PENYELENGGARAAN IZIN BANGUNAN REKLAME; KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME; KETENTUAN PENGENAAN PAJAK REKLAME; KETENTUAN PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PEMBINAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pontianak Nomor 45 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PONTIANAK
T.E.U.
Indonesia, Kota Pontianak
Nomor
45
Bentuk
Peraturan Walikota (Perwali)
Bentuk Singkat
Perwali
Tahun
2014
Tempat Penetapan
Pontianak
Tanggal Penetapan
15 Juli 2014
Tanggal Pengundangan
15 Juli 2014
Tanggal Berlaku
15 Juli 2014
Sumber
BD.2014/NO.45, LL KOTA. PONTIANAK : 39 HAL
Subjek
PERS, POS, DAN PERIKLANAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Pontianak
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 38 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERWALI Kota Pontianak No. 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Non Komersial Di Kota Pontianak

  2. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Reklame di Kota PontianaK

  3. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Pontianak,

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan