Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 16 Tahun 2018

Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA BAB III KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB IV KOMITE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB V HONORARIUM BAB VI PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN BAB VII SANKSI BAB VIII SEKRETARIAT KOMITE ETIK BAB IX KEUANGAN BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Laworo

Tanggal Penetapan

29 Juni 2018

Tanggal Pengundangan

29 Juni 2018

Tanggal Berlaku

29 Juni 2018

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 Nomor 16

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA - KODE ETIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 47 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO.16 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kode etik
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 Nomor 16
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:	a. bahwa agar efektif, efisien, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah, perlu mengatur kode etik sebagai perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna Barat. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Kerja Pengadaan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA BAB III KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB IV KOMITE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB V HONORARIUM BAB VI PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN BAB VII SANKSI BAB VIII SEKRETARIAT KOMITE ETIK BAB IX KEUANGAN BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018. 11 Hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 16 Tahun 2018

Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT