Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 15 Tahun 2024

Penggunaan Sertifikat Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: a. Jenis dan format naskah dinas elektronik; b. Penyelenggaraan sertifikat elektronik; c. Pemanfaatan layanan sertifikat elektronik pada sistem pemerintahan berbasis elektronik; d. Tata cara permohonan penerbitan dan pencabutan sertifikat elektronik; e. Masa berlaku sertifikat elektronik; f. Kewajiban, larangan dan penyimpanan bagi pemilik sertifikat elektronik; g. Penyelenggaraan operasional dukungan sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tojo Una-Una

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Ampana

Tanggal Penetapan

08 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una

Bidang

Halaman ini telah diakses 152 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Touna_15_2024_Penggunaan Sertifikat Elektronik.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, -
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penggunaan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:	bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memerlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal dalam melindungi informasi dari risiko penyalahgunaan dan penyangkalan terhadap data, perlu perlindungan sistem elektronik dilakukan diantaranya melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk Sertifikat Elektronik; bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman dalam proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian UntukPengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik; Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 32 tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 20 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: a. Jenis dan format naskah dinas elektronik; b. Penyelenggaraan sertifikat elektronik; c. Pemanfaatan layanan sertifikat elektronik pada sistem pemerintahan berbasis elektronik; d. Tata cara permohonan penerbitan dan pencabutan sertifikat elektronik; e. Masa berlaku sertifikat elektronik; f. Kewajiban, larangan dan penyimpanan bagi pemilik sertifikat elektronik; g. Penyelenggaraan operasional dukungan sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi;
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal . 16 Halaman; Lampiran 2 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521