Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 13 Tahun 2011

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Bab 3. Golongan Retribusi; Bab 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bab 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif; Bab 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Bab 7. Wilayah Pemungutan; Bab 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Bab 9. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pemanfaatan; Bab 10. Insentif Pemungutan; Bab 11. Ketentuan Penyidikan; Bab 12. Ketentuan Pidana; Bab 13. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Manggarai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Labuan Bajo

Tanggal Penetapan

13 September 2011

Tanggal Pengundangan

13 September 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 13

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 572 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA nomor 13 tahun 2011 tentang TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

eraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Masuk Lokasi Obyek Wisata

rekreasi-tempat-retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilakukan perluasan obyek retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tersebut di atas, merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dalam rangka peningkatan Pandapatan Asli Daerah yang harus dijaga kelestariannya; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 127 huruf I undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka retribusi tempat rekreasi dan olahraga perlu diatur dalam Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/ PMK.07/2011, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2008. Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Bab 3. Golongan Retribusi; Bab 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bab 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif; Bab 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Bab 7. Wilayah Pemungutan; Bab 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Bab 9. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pemanfaatan; Bab 10. Insentif Pemungutan; Bab 11. Ketentuan Penyidikan; Bab 12. Ketentuan Pidana; Bab 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Masuk Lokasi Obyek Wisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 12 halaman; 3 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521