Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 12 Tahun 2011

Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Bab 3. Golongan Retribusi; Bab 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bab 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif; Bab 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Bab 7. Saat Retribusi Terutang; Bab 8. Masa Retribusi; Bab 9. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Bab 10. Sanksi Administrasi; Bab 11. Tata Cara Penagihan; Bab 12. Pengawasan; Bab 13. Ketentuan Penyidikan; Bab 14; Ketentuan Pidana; Bab 15. Ketentuan Peralihan; Bab 16. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Manggarai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Labuan Bajo

Tanggal Penetapan

13 September 2011

Tanggal Pengundangan

13 September 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 12

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 613 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Manggarai Barat No. 12 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pemakaian-izin-retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi Penggunaan Barang Milik Daerah dan peningkatan penyelenggaraan Pemeritntahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta upaya meningkatkan kemandirian pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah, perlu mengali sumber-sumber penerimaan daerah melalui retribusi pemakaian kekayaan daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah maka, Retribusi pemakaian kekayaaan Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undnag – Undang Nomor 8 Tahun 2003, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Mentri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010. Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Bab 3. Golongan Retribusi; Bab 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bab 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif; Bab 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Bab 7. Saat Retribusi Terutang; Bab 8. Masa Retribusi; Bab 9. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Bab 10. Sanksi Administrasi; Bab 11. Tata Cara Penagihan; Bab 12. Pengawasan; Bab 13. Ketentuan Penyidikan; Bab 14; Ketentuan Pidana; Bab 15. Ketentuan Peralihan; Bab 16. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 12 halaman; 3 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521