Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 6 Tahun 2013

Retribusi Rumah Potong Hewan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Bab 3. Golongan Retribusi; Bab 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bab 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif; Bab 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Bab 7. Wilayah Pemungutan; Bab 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Bab 9. Tata Cara Pemungutan; Bab 10. Sanksi Administratif; Bab 11. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Bab 12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Bab 13. Tata Cara Penyelesaian Keberatan; Bab 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab 15. Kadaluarsa Penagihan; Bab 16. Insentif Pemungutan; bab 17. Penyidikan; Bab 18. Ketentuan Pidana; Bab 19. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Manggarai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Labuan Bajo

Tanggal Penetapan

03 Mei 2013

Tanggal Pengundangan

03 Mei 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2013 Nomor 6

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 474 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 6 TAHUN 2013 TENTANG RET.RPH 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

potong-rumah-retribusi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2013 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu dilakukan perluasan obyek retribusi daerah dengan memperhatikan potensi daerah yang salah satunya melalui Retribusi Rumah Potong Hewan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan, maka perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Bab 3. Golongan Retribusi; Bab 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bab 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif; Bab 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Bab 7. Wilayah Pemungutan; Bab 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Bab 9. Tata Cara Pemungutan; Bab 10. Sanksi Administratif; Bab 11. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Bab 12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Bab 13. Tata Cara Penyelesaian Keberatan; Bab 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab 15. Kadaluarsa Penagihan; Bab 16. Insentif Pemungutan; bab 17. Penyidikan; Bab 18. Ketentuan Pidana; Bab 19. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 13 halaman; 3 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521