Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2021

Perlindungan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK BAB III TANGGUNG JAWAB BAB IV PENCEGAHAN BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK BAB VI PENANGANAN BAB VII PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN BAB VIII LARANGAN BAB IX KABUPATEN LAYAK ANAK BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI PERAN SERTA BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

28 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2021

Tanggal Berlaku

28 Desember 2021

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 Nomor 20

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 73 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 9 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERLINDUNGAN
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 Nomor 20
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perlindungan Anak
ABSTRAK:	a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskrimiriasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa dalam rangka optimalisasi perlindungan anak di Kabupaten Kolaka Utara yang belum di]aksanakan secara maksimal pcrlu dilakukan upaya-upaya yang efektif, komprehensif dan integratif dalam rangka perlindungan anak; c. bahwa dalam melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap anak di Kolaka Utara perlu diatur dalam Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak; 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4339); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/K ota Layak Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168); 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pem bentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532); 9. Peraturan Menteri Pcmberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nornor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi I<abupaten/ Kota Layak Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171); 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindurigan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari kekerasan Berbasis Gender Oalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK BAB III TANGGUNG JAWAB BAB IV PENCEGAHAN BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK BAB VI PENANGANAN BAB VII PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN BAB VIII LARANGAN BAB IX KABUPATEN LAYAK ANAK BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI PERAN SERTA BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021. 41 Hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2021

Perlindungan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT