Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM' BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : TRANSAKSI NONTUNAI BAB V : MEKANISME, TRANSAKSI PENERIMAAN NONTUNAI BAB VI : MEKANISME, TRANSAKSI PENGELUARAN NONTUNAI BAB VII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jeneponto

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bontosunggu

Tanggal Penetapan

15 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 126 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

1.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa pelaksanaan transaksi nontunai berdasarkan peraturan bupati jeneponto nomor 83 tahun 2021 tentang pedoman pelaksaan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah daerah, perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah, perli ditinjau kembali c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetap[kan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan transaksi nontunai dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 1. pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; 2. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat ii di selawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1822); 3. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantas tindak pidana korupsi (lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 137, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4250); 4. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuanagan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harminisasi peraturan perpajakan (lembaran negara republik indonesia tahun 2021 nomor 246, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6736); 5. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (lembaran negara republik indonesia tahun 2021 nomor 246, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6736); 6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6856); 7. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjdi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6856); 8. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5156); 9. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembinaan dan pengawasaan penyelenggaran pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 73, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6041); 10. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 42, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6322); 11. peraturan menteri dalam negari nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1781) 12. peraturan daerah kabupatn jeneponto nomor 2 tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2022 nomor 321, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 19); BAB I : KETENTUAN UMUM' BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : TRANSAKSI NONTUNAI BAB V : MEKANISME, TRANSAKSI PENERIMAAN NONTUNAI BAB VI : MEKANISME, TRANSAKSI PENGELUARAN NONTUNAI BAB VII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal . peraturan bupati jeneponto nomor 83 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah daerah 22

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521