Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Ini berisi 7 (tujuh) bab dan 34(tiga puluh empat) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Tata Cara Penerbitan SKRD; Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagihan Retribusi dan Penerbitan STRD; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Sudah Kadaluarsa; Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Indragiri Hilir

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Tembilahan

Tanggal Penetapan

12 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

12 Maret 2020

Tanggal Berlaku

12 Maret 2020

Sumber

BD. 2020/No. 17

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 48 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

17 TAHUN 2020 PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA TERA ULANG.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD. 2020/No. 17
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:	Bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu ditinjau kembali. Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018; Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019; Dalam Peraturan Ini berisi 7 (tujuh) bab dan 34(tiga puluh empat) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Tata Cara Penerbitan SKRD; Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagihan Retribusi dan Penerbitan STRD; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Sudah Kadaluarsa; Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT