Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2019

Ganti Kerugian bagi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGADAAN TANAH BAB III PENILAIAN GANTI KERUGIAN BAB IV BENTUK GANTI KERUGIAN BAB V MUSYAWARAH PENETAPAN GANTI KERUGIAN BAB VI PIHAK PENERIMA GANTI KERUGIAN BAB VII GANTI RUGI TANAM TUMBUH BAB VIII SUMBER DANA GANTI KERUGIAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ganti Kerugian bagi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

29 November 2019

Tanggal Pengundangan

29 November 2019

Tanggal Berlaku

29 November 2019

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 4

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 75 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 4 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ganti
2019
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Ganti Kerugian bagi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
ABSTRAK:	a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunanuntuk kepentingan umum, diperlukan tanah yangpengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankanprinsip kemanusiaan, demokratis, dan adi1; b. bahwa dalam upaya untuk menjamin kelancaran pengadaantanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum didaerah, dipandang perlu untuk mengatur pedoman dandasar dalam rangka pengadaan tanah dan menentukanbesarnya ganti kerugian yang diberikan kepada pihak yangmelepaskan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemberian ganti kerugiannya oleh pemerintah daerah perlu diatur dengan peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufb, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ganti Rugi Bagi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGADAAN TANAH BAB III PENILAIAN GANTI KERUGIAN BAB IV BENTUK GANTI KERUGIAN BAB V MUSYAWARAH PENETAPAN GANTI KERUGIAN BAB VI PIHAK PENERIMA GANTI KERUGIAN BAB VII GANTI RUGI TANAM TUMBUH BAB VIII SUMBER DANA GANTI KERUGIAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019. 15 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2019

Ganti Kerugian bagi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT