Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 3 Tahun 2013

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Bab 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak; Bab 4. Wilayah Pemungutan; Bab 5. Saat, Masa, dan Tahun Pajak; Bab 6. Penetapan Pajak; Bab 7. Tata Cara Pemungutan Pajak; Bab 8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak; Bab 9. Kedaluarsa; Bab 10. Insentif Pemungutan; Bab 12. Penyidikan; Bab 13. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Manggarai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Labuan Bajo

Tanggal Penetapan

03 Mei 2013

Tanggal Pengundangan

03 Mei 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Kab. Manggarai Barat Tahun 2013 Nomor 3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 1604 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 3 TAHUN 2013 TENTANG PBB-P2 Kab. Manggarai Barat.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

bangunan-dan-bumi-pajak
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kab. Manggarai Barat Tahun 2013 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, maka perlu diperoleh sumber-sumber penerimaan daerah yang salah satunya bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Bab 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak; Bab 4. Wilayah Pemungutan; Bab 5. Saat, Masa, dan Tahun Pajak; Bab 6. Penetapan Pajak; Bab 7. Tata Cara Pemungutan Pajak; Bab 8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak; Bab 9. Kedaluarsa; Bab 10. Insentif Pemungutan; Bab 12. Penyidikan; Bab 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 13 halaman; 4 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521