Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2024

Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur pelaksanaan belanja daerah mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2024, ditetapkan anggaran pengeluaran kas bulanan sebesar paling tinggi seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar pengeluaran kas setiap bulannya. Pengeluaran kas setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Murung Raya

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Puruk Cahu

Tanggal Penetapan

11 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

11 Januari 2024

Tanggal Berlaku

02 Januari 2024

Sumber

BD Tahun 2024 No. 177

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 208 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Murung Raya No. 1 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

APBD
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD Tahun 2024 No. 177
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:	bahwa dengan adanya keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, disebabkan karena Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Murung Raya sampai dengan dimulainya Tahun Anggaran 2024 belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya; bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas setiap bulan jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan perundang-undangan; bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023, hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, angka 7 huruf l, bagi daerah yang terlambat menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah dimulainya tahun anggaran, agar segera menetapkan peraturan kepada daerah mengenai pelaksanaan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 141 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; bahwa dengan memperhatikan hasil konsultasi dan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk diterbitkan peraturan kepala daerah tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan ini mengatur pelaksanaan belanja daerah mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2024, ditetapkan anggaran pengeluaran kas bulanan sebesar paling tinggi seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar pengeluaran kas setiap bulannya. Pengeluaran kas setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024. 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521