Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2024

Pedoman Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

a. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; b. Koordinasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan c. Pembiayaan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gunung Mas

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kuala Kurun

Tanggal Penetapan

22 Mei 2024

Tanggal Pengundangan

22 Mei 2024

Tanggal Berlaku

22 Mei 2024

Sumber

BD Tahun 2024 No. 714

Subjek

SATU DATA INDONESIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 89 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Gunung Mas No. 19 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

DATA TERPADU-KESEJAHTERAAN SOSIAL
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD Tahun 2024 No. 714
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	a. bahwa pedoman pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh; b. bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan basis data kesejahteraan sosial yang selalu berubah secara dinamis seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian masyarakat; c. bahwa dalam rangka pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gunung Mas diperlukan pedoman pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gunung Mas; 1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. a. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; b. Koordinasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan c. Pembiayaan
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024. 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2024

Pedoman Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT