Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1980

Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Inpres ini mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur bersama antara Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam negeri dengan beberapa pokok-pokok, yaitu pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik indonesia dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya atas kuasa Menteri Kehakiman, menugaskan kepada team-team gabungan dari Pusat ke daerah-daerah yang dipandang perlu untuk membantu mempercepat pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut, dan pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia agar dilakukan sebaikbaiknya dan harus selesai selarnbat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1980.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Instruksi Presiden (Inpres)

Bentuk Singkat

Inpres

Tahun

1980

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

31 Januari 1980

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

31 Januari 1980

Sumber

jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Subjek

KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 29 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Inpres Nomor 2 Tahun 1980.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

bukti - kewarganegaraan
1980
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
ABSTRAK:	Demi kepastian hukum bagi warga negara keturunan asing yang belum mempunyai bukti kewarganegaraan republik indonesia, perlu diberikan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang nomor 9 Drt Tahun 1955; Undang-undang nomor 62 Tahun 1958; dan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1950. Inpres ini mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur bersama antara Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam negeri dengan beberapa pokok-pokok, yaitu pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik indonesia dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya atas kuasa Menteri Kehakiman, menugaskan kepada team-team gabungan dari Pusat ke daerah-daerah yang dipandang perlu untuk membantu mempercepat pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut, dan pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia agar dilakukan sebaikbaiknya dan harus selesai selarnbat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1980.
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 1980. Lampiran file: 1 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521