Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarmi Nomor 25 Tahun 2023

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sarmi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sarmi

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sarmi

Tanggal Penetapan

03 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

05 Juli 2023

Tanggal Berlaku

05 Juli 2023

Sumber

Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 25

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sarmi

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 71 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 25 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah KABUPATEN SARMI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu menjalankan anggaran secara disiplin dan pengelolaan keuangan yang taat pada asas temasuk dalam hal pemulihan Kerugian Daerah melalui .penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah; bahwa agar dalam penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif, efisien, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 6 Tahun 2018. Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2023. 28

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521