Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2023

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Hak Kewajiban dan Kewenangan; Pembentukan dan Penyelenggaraan Perpustakaan; Jenis Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi; Koleksi Perpustakaan; Kerja Sama; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembudayaan Kegemaran Membaca; Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya
Nomor
64
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Singaparna
Tanggal Penetapan
29 Desember 2023
Tanggal Pengundangan
29 Desember 2023
Tanggal Berlaku
29 Desember 2023
Sumber
BD Kab Tasikmalaya Tahun 2023 No 64
Subjek
PERPUSTAKAAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 112 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan