Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2023

Pemberian Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi bagi Anggota dan Perubahan Besaran Tunjangan Beras bagi Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Perubahan Besaran Tunjangan Beras Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi bagi Anggota dan Perubahan Besaran Tunjangan Beras bagi Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Supiori

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sorendiweri

Tanggal Penetapan

16 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

18 Januari 2023

Tanggal Berlaku

18 Januari 2023

Sumber

Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 04

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Supiori

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 61 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB SUPIORI NO 4 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pemberian tunjangan-pimpinan dprd
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 04
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pemberian Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi bagi Anggota dan Perubahan Besaran Tunjangan Beras bagi Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Uji Kelayakan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Supiori Nomor: X-700/59/LHP-UKRP/INSP-SUP/IX/2022, bahwa Pemerintah Kabupaten Supiori telah membangun Perumahan Pejabat Negara DPRD sebanyak 20 unit pada tahun 2008 atau per Agustus 2022 sudah 14 tahun dan kondisi rumah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perurnahan dan Kawasan Pemukiman, bahwa besaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak memenuhi standar harga pasar, maka perlu diubah dan disesuai dengan kondisi riil, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Supiori tentang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Beras Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan DPRD Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan DPRD Kabupaten Supiori Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan DPRD Kabupaten Supori Nomor 3 Tahun 2020. Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Perubahan Besaran Tunjangan Beras Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2023. 6 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521