Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2021

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Mekanisme Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Bab 3. Ketentuan Peralihan; Bab 4. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Rote Ndao
Nomor
5
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2021
Tempat Penetapan
Ba'a
Tanggal Penetapan
09 Februari 2021
Tanggal Pengundangan
09 Februari 2021
Tanggal Berlaku
09 Februari 2021
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 005
Subjek
HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
Bidang
Halaman ini telah diakses 32 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tabun 2021 tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Bupati, Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan