Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2022

Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Bab 3. RT dan RW; Bab 4. TP PKK; Bab 5. Karang Taruna; Bab 6. Posyandu; Bab 7. LPMD/K; Bab 8. LKD/K Lainnya; Bab 9. LAD; Bab 10. Masyarakat Hukum Adat; Bab 11. Pemberdayaan; Bab 12. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 13. Pendanaan; Bab 14. Ketentuan Peralihan; Bab 15. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sabu Raijua

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Seba

Tanggal Penetapan

16 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

17 Desember 2022

Tanggal Berlaku

17 Desember 2022

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 8

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

Bidang

Halaman ini telah diakses 26 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA SABU RAIJUA NO 8 TH 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pemberdayaan-dan-penataan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
ABSTRAK:	a. bahwa pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat pada untuk mewujudkan tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa, mensejahterahkan masyarakat umum serta untuk menghormati dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana amanat UUD 1945; b. bahwa bahwa untuk memperkokoh adat istiadat serta dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah dan kemasyarakatan yang berkualitas di Kabupaten Sabu raijua maka perlu melakukan penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat; c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Bab 3. RT dan RW; Bab 4. TP PKK; Bab 5. Karang Taruna; Bab 6. Posyandu; Bab 7. LPMD/K; Bab 8. LKD/K Lainnya; Bab 9. LAD; Bab 10. Masyarakat Hukum Adat; Bab 11. Pemberdayaan; Bab 12. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 13. Pendanaan; Bab 14. Ketentuan Peralihan; Bab 15. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2022. 45 halaman; 8 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521