Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 82 Tahun 2023

SISTEM KERJA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : SISTEM KERJA BAB III : MEKANISME KERJA BAB IV : PROSES BISNIS BAB V : TRANSFORMASI MANAJEMEN BAB VI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 82 Tahun 2023 tentang SISTEM KERJA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pangkajene Sidenreng

Tanggal Penetapan

04 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

04 Desember 2023

Tanggal Berlaku

04 Desember 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 82

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 81 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM KERJA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM KERJA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 82
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG SISTEM KERJA
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mewujudkan tata keioia pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja; b. bahwa sistem kerja digunakan sebagai instrument bagi Pegawai Aparatur SipiI Negara dalam meiaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada perangkat daerah seteiah penyederhanaan birokrasi; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang sistem kerja. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6856) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Pera tu ran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 6. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur sipil Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 61); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : SISTEM KERJA BAB III : MEKANISME KERJA BAB IV : PROSES BISNIS BAB V : TRANSFORMASI MANAJEMEN BAB VI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023. ketentuan mengenai peran koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Sidenreng Rappang tentang Kelompok Togas Sub Substansi dan Nomenklatur Sub Koodinator Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator terdiri dari: a. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 153/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Sekretariat Daerah; b. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 154/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Sekretariat DPRD; c. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 155/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; d. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 156/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; e. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 157 /1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; f. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 158/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Dinas Sosial; g. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 159/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; h. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 160/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 1. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 161/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; j. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 162/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Perdagangan dan Perindustrian; k. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 163/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Komunikasi dan lnformatika; 1. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 164/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat; m. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 165/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; n. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 166/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan; o. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 167 /1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Peternakan dan Perikanan; p. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 168/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; q. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 169/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; r. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 170/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Lingkungan Hidup; s. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 171/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah t. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 172/I/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; u. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 173/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; v. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 174/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Sadan Penanggulangan Bencana Daerah; w. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 175/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perangkat Daerah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat tanggal 31 Desember 2023 59

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 82 Tahun 2023

SISTEM KERJA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT