Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 – 2039

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Wilayah kabupaten mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada 0º 47’ - 3º 32’ LS dan dan 111º 19’ - 112º 51’ BT, dengan luas 15.211,62 Km² atau 1.521.162 hektar. (2) Batas-batas kabupaten meliputi: a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi (Provinsi Kalimantan Barat); b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan; c. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau. (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari sepuluh kecamatan meliputi Kecamatan Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Seruyan Raya, Hanau, Danau Seluluk, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Seruyan Hulu dan Suling Tambun.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 – 2039

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

22 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

01 April 2019

Tanggal Berlaku

01 April 2019

Sumber

LD.2019/No.47

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 177 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab Seruyan No 5 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/No.47
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 – 2039
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah; Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah; Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035; (1) Wilayah kabupaten mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada 0º 47’ - 3º 32’ LS dan dan 111º 19’ - 112º 51’ BT, dengan luas 15.211,62 Km² atau 1.521.162 hektar. (2) Batas-batas kabupaten meliputi: a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi (Provinsi Kalimantan Barat); b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan; c. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau. (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari sepuluh kecamatan meliputi Kecamatan Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Seruyan Raya, Hanau, Danau Seluluk, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Seruyan Hulu dan Suling Tambun.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019. 126 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521