Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2023

REVITALISASI SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, RUANG LlNGKUP, TUJUAN DAN FUNGSJ BAB III : PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV : MANAJEMEN KENDALI BAB V : TATA CARA PELAKSANAAN SISKAMLING BAB VI : LARANGAN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2023 tentang REVITALISASI SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

01 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

01 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

01 Agustus 2023

Sumber

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 73 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

peraturan_bupati_no_20_2023_peraturan_bupati_takalar_nomor_20_tahun_2023_tentang_revitalisasi_sistem_keamanan_lingkungan_y3lkw46u11.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

REVITALISASI SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG REVITALISASI SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN
ABSTRAK:	a. bahwa keamanan lingkungan dalam kehidupan masyarakat merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makrnur dan beradab; b. bahwa keamanan lingkungan kehidupan masyarakat t.idak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antar set.iap warga masyarakat; c. bahwa problem keamanan lingkungan kehidupan masyarakat dewasa ini sudah seringkali diganggu oleh berbagai bentuk t.indak kriminalitas yang meresahkan, mulai t.indak kejahatan ringan hingga berat, sehingga hal ini membutuhkan kerja kolekt.if warga masyarakat dalam menunjukkan ant.isipasinya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupat.i tentang Revitalisasi Sistem Keamanan Lingkungan. a. b£ihwa keamanan lingkungan dalam kehidupan masyarakat merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab; b. bahwa keamanan lingkungan kehidupan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antar setiap warga masyarakat; c. bahwa problem keamanan lingkungan kehidupan masyarakat dewasa ini sudah seringkali diganggu oleh berbagai bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan, mulai tindak kejahatan ringan hingga berat, sehingga hal ini membutuhkan kerja kolektif warga masyarakat dalam menunjukkan antisipasinya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revitalisasi Sistem Keamanan Lingkungan. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah�n 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, RUANG LlNGKUP, TUJUAN DAN FUNGSJ BAB III : PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV : MANAJEMEN KENDALI BAB V : TATA CARA PELAKSANAAN SISKAMLING BAB VI : LARANGAN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023. 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2023

REVITALISASI SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT