Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakDalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pajak; Masa Pajak dan Tahun Pajak; Retribusi; Pemungutan Pajak dan Retribusi; Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Sanksi; Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi; Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Dalam APBD; Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
METADATA PERATURAN
UJI MATERI
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
-
PERDA Prov. Sulawesi Barat No. 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
-
PERDA Prov. Sulawesi Barat No. 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas PEraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
-
PERDA Prov. Sulawesi Barat No. 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
-
PERDA Prov. Sulawesi Barat No. 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha
-
PERDA Prov. Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum
-
PERDA Prov. Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah
-
PERDA Prov. Sulawesi Barat No. 8 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan