Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 34 Tahun 2023

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Tata Cara Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum 4. Standar Bantuan Hukum Litigasi 5. Standar Bantuan Hukum Non Litigasi 6. Pencairan Anggaran Bantuan Hukum 7. Pelaporan 8. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi 9. Sanksi Administratif 10. Ketentuan Lain-Lain 11. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 34 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

20 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

20 Juni 2023

Tanggal Berlaku

20 Juni 2023

Sumber

BD Tahun 2023 No. 034

Subjek

HUKUM ACARA DAN PERADILAN - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

HIMPUNAN PERATURAN

Halaman ini telah diakses 56 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP PULPIS NO 34 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Bantuan Hukum
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD Tahun 2023 No. 034
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin
ABSTRAK:	bahwa untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin agar hak konstitusional setiap warga Negara terjamin Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Tata Cara Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum 4. Standar Bantuan Hukum Litigasi 5. Standar Bantuan Hukum Non Litigasi 6. Pencairan Anggaran Bantuan Hukum 7. Pelaporan 8. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi 9. Sanksi Administratif 10. Ketentuan Lain-Lain 11. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2023. 29 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 34 Tahun 2023

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT