Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 74 Tahun 2023

Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: a. Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan dan Penanganan Stunting; b. Sasaran, Objek, dan Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi; c. Peran Desa, Kelurahan, dan Kecamatan dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi; d. Pelaku Pencegahan Penurunan Stunting Di Desa/Kelurahan; e. Koordinasi Lintas Sektor dan Tenaga Pendamping Program; f. Peran Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa; g. Skema Insentif Pelaku Penurunan Prevalansi di Desa/Kelurahan; h. Kampanye Publik dan Kampanye Perubahan Perilaku; i. Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab; j. Pencatatan dan Pelaporan; k. Penghargaan; l. Pembinaan dan Pengawasan; dan m. Pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 74 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

22 September 2023

Tanggal Pengundangan

22 September 2023

Tanggal Berlaku

22 September 2023

Sumber

BD Tahun 2023 No. 074

Subjek

KESEHATAN - KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 61 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pulpis No 74 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

STUNTING
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 74, BD Tahun 2023 No. 074
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:	bahwa pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting terintegrasi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kauupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Standar Produk Suplemensi Gizi; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Gizi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Standar Produk Suplemensi Gizi; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: a. Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan dan Penanganan Stunting; b. Sasaran, Objek, dan Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi; c. Peran Desa, Kelurahan, dan Kecamatan dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi; d. Pelaku Pencegahan Penurunan Stunting Di Desa/Kelurahan; e. Koordinasi Lintas Sektor dan Tenaga Pendamping Program; f. Peran Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa; g. Skema Insentif Pelaku Penurunan Prevalansi di Desa/Kelurahan; h. Kampanye Publik dan Kampanye Perubahan Perilaku; i. Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab; j. Pencatatan dan Pelaporan; k. Penghargaan; l. Pembinaan dan Pengawasan; dan m. Pembiayaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023. 29 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 74 Tahun 2023

Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT