Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 92 Tahun 2023

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN JOMBANG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten Jombang; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; kewajiban penyampaian LHKPN; penyelenggara negara yg wajib menyampaikan LHKPN; pengelolaan LHKPN; sanksi;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 92 Tahun 2023 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN JOMBANG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jombang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jombang

Tanggal Penetapan

10 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

10 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

10 Agustus 2023

Sumber

BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 92/E; https://jdih.jombangkab.go.id/

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jombang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 58 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

92 Perbup Jombang 92 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

lhkpn
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 92/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:	Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dinyatakan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara diperlukan pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati; Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 Peraturan ini mengatur mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten Jombang; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; kewajiban penyampaian LHKPN; penyelenggara negara yg wajib menyampaikan LHKPN; pengelolaan LHKPN; sanksi;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023. jumlah 8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 92 Tahun 2023

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN JOMBANG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT