Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : 1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 7. Badan Pendapatan Daerah; 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 9. Inspektorat; 10. Rumah Sakit Umum Daerah Jombang; 11. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso; 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 14. Dinas Lingkungan Hidup; 15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 17. Dinas Kesehatan; 18. Dinas Sosial; 19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 20. Dinas Perhubungan; 21. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 22. Dinas Perumahan dan Pemukiman; 23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 24. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 25. Dinas Pertanian; 26. Dinas Peternakan; 27. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 28. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 29. Satuan Polisi Pamong Praja; 30. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 31. Dinas Tenaga Kerja; 32. Dinas Komunikasi dan Informatika; 33. Kecamatan Jombang; 34. Kecamatan Diwek; 35. Kecamatan Gudo; 36. Kecamatan Perak; 37. Kecamatan Bandarkedungmulyo; 38. Kecamatan Megaluh; 39. Kecamatan Tembelang; 40. Kecamatan Ploso; 41. Kecamatan Plandaan; 42. Kecamatan Kabuh; 43. Kecamatan Kudu; 44. Kecamatan Ngusikan; 45. Kecamatan Peterongan; 46. Kecamatan Sumobito; 47. Kecamatan Kesamben; 48. Kecamatan Jogoroto; 49. Kecamatan Mojoagung; 50. Kecamatan Mojowarno; 51. Kecamatan Wonosalam; 52. Kecamatan Bareng; 53. Kecamatan Ngoro.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat