Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2023

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja; Bab 4. Rencana Aksi; Bab 5. Pengukuran Kinerja; Bab 6. Pelaporan Kinerja; Bab 7. Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah; Bab 8. Ketentuan Peralihan; Bab 9. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Kupang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kupang

Tanggal Penetapan

04 September 2023

Tanggal Pengundangan

18 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

18 Oktober 2023

Sumber

Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 643

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kupang

Bidang

Halaman ini telah diakses 28 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali No. 17 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perjanjian-penyusunan-pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 643
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan; b. bahwa pedoman yang ditetapkan untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan implementasi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 3A Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kupang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019. Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja; Bab 4. Rencana Aksi; Bab 5. Pengukuran Kinerja; Bab 6. Pelaporan Kinerja; Bab 7. Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah; Bab 8. Ketentuan Peralihan; Bab 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023. 23 halaman; 44 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521