Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2024

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pengawasan; Bab 3. Tata Cara Pengawasan; Bab 4. Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif; Bab 5. Ketentuan Peralihan; Bab 6. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kota Kupang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kupang

Tanggal Penetapan

10 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

10 Januari 2024

Tanggal Berlaku

10 Januari 2024

Sumber

Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 671

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kupang

Bidang

Halaman ini telah diakses 208 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali No. 3 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengenana-cara-tata
2024
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 671
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190 dan Pasal 191 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Kupang tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Bangunan Bangunan Gedung; b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang bangunan terutama dalam tahap pemanfaatan bangunan agar dapat dilaksanakan secara Jebih efektif dan efisien, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kata Kupang Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kata Kupang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023. Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pengawasan; Bab 3. Tata Cara Pengawasan; Bab 4. Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif; Bab 5. Ketentuan Peralihan; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2024. 19 halaman; 5 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2024

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT