Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 79 Tahun 2023

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PASAL 1 : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2). PASAL 2 : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. PASAL 3 : Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. PASAL 4 : Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. PASAL 5 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulukumba Nomor 79 Tahun 2023 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

29 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2023

Tanggal Berlaku

29 Desember 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 79

Subjek

HUKUM ACARA DAN PERADILAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 193 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 79 TAHUN 2023 TTG PELAKSANAAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2023 TTG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 79
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
ABSTRAK:	a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130); 10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); 11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97); PASAL 1 : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2). PASAL 2 : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. PASAL 3 : Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. PASAL 4 : Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. PASAL 5 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. 3

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 79 Tahun 2023

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT