Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2015

Pelaporan Harta Kekayaan di Komisi Yudisial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Pegawai ASN yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaporan Harta Kekayaan di Komisi Yudisial

T.E.U.

Indonesia, Komisi Yudisial

Nomor

Bentuk

Peraturan Komisi Yudisial

Bentuk Singkat

Peraturan KY

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

09 November 2015

Tanggal Pengundangan

24 November 2015

Tanggal Berlaku

24 November 2015

Sumber

BN 2068 (1757): 12 hlm: peraturan.go.id

Subjek

TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Komisi Yudisial

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 180 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pelaporan harta kekayaan - komisi yudisial
2015
Peraturan Komisi Yudisial NO. 1, BN 2068 (1757): 12 hlm: peraturan.go.id
Peraturan Komisi Yudisial TENTANG Pelaporan Harta Kekayaan di Komisi Yudisial
ABSTRAK:	Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Komisi Yudisial maka diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki, serta meningkatkan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Komisi Yudisial perlu disusun peraturan mengenai pelaporan harta kekayaan. Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 18 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Pegawai ASN yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
CATATAN:	Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2015. Lampiran file: 12 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 12)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521