Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan bupati ini menetapkan perubahan pada Pasal 4 yang mengatur terkait penggunaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional; Pasal 5 huruf f dan huruf i yang mengatur terkait tata cara penggunaan kendaraan dinas; dan penambahan Bab IVA terkait pengamanan kendaraan dinas baik itu pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Dalam perbup ini, terdapat satu lampiran yang merupakan format surat penunjukan penggunaan kendaraan dinas.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Belitung Timur
Nomor
6
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Manggar
Tanggal Penetapan
24 Februari 2023
Tanggal Pengundangan
24 Februari 2023
Tanggal Berlaku
24 Februari 2023
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 6
Subjek
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Bidang
Halaman ini telah diakses 112 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan