Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 Tahun 2009

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tata Cara dan Mekanisme Perizinan; Kelembagaan HKm; Pengelolaan; Pemberdayaan Masyarakat; Penatausahaan Pengelolaan HKm; Fasilitasi HKm; Pelaporan; Perpanjangan dan Hapusnya Izin; Pembinaan, Pengendalian dan Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

03 September 2009

Tanggal Pengundangan

03 September 2009

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2009/NO.38

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 603 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub DIY No. 38 Tahun 2009 ttg Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, BD.2009/NO.38
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, dan penyesuaian dengan kondisi dan karakteristik masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diatur mengenai pengelolaan Hutan Kemasyarakatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.37/Menhut_II/2007; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.439/Menhut-II/2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tata Cara dan Mekanisme Perizinan; Kelembagaan HKm; Pengelolaan; Pemberdayaan Masyarakat; Penatausahaan Pengelolaan HKm; Fasilitasi HKm; Pelaporan; Perpanjangan dan Hapusnya Izin; Pembinaan, Pengendalian dan Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 23 HLM;

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521