Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2017

Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Buton Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAYANAN TRANSPORTASI BAB Ill PENGELOLAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI BAB IV BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI BAB V PELAKSANA TRANSPORTASI BAB VI AKOMODASI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Buton Tengah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Labungkari

Tanggal Penetapan

10 Agustus 2017

Tanggal Pengundangan

10 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

10 Agustus 2017

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 Nomor 2

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 135 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 2 TAHUN 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

biaya
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:	a. bahwa ibadah haji merupakan hukum islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat islam yang mampu menunaikannya dalam waktu tertentu dan dikerjakan secara sempurna serta dikerjakan di Makkah; b. bahwa upaya peningkatan pelayanan bagi Jemaah Haji Kabupaten Buton Tengah perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik; c. bahwa sesuai amanat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi menjadi Undang-Undang menyebutkan banwa tranportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah No. 1 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAYANAN TRANSPORTASI BAB Ill PENGELOLAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI BAB IV BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI BAB V PELAKSANA TRANSPORTASI BAB VI AKOMODASI BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017. 9 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2017

Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Buton Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT