Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2023

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, dekonsentrasi kementrian PPN/Bappenas, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bentuk Singkat

Permen PPN/Kepala Bappenas

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

15 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

15 Februari 2023

Tanggal Berlaku

15 Februari 2023

Sumber

BN.2023 (320)/28 hlm

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Bidang

Halaman ini telah diakses 1901 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2023pmppn002.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

dekonsentrasi-pembangunan
2023
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NO. 2, BN.2023 (320)/28 hlm
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional TENTANG Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan melalui mekanisme dekonsentrasi, perlu disusun pedoman dan arah kebijakan bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan pemerintah daerah provinsi; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu mengatur lingkup urusan Pemerintah Pusat yang melimpahkan sebagian kewenangannya melalui asas dekonsentrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ciimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pem bangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor Kementrian Perencanaan 80 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepaia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, dekonsentrasi kementrian PPN/Bappenas, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023. 12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2023

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT