Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut: a. Ketua DPRD sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah); b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan c. Anggota DPRD sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2021 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

12 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

12 Januari 2021

Tanggal Berlaku

12 Januari 2021

Sumber

BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 1

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 91 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-No-1_2021-tentang-Petunjuk-Pelaksanaan-Perda-No-10_2017-tentang-Hak-Keuangan-dan-Administratif-Pimpinan-dan-Anggota-DPRD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 1
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 22 ayat (7), dan Pasal 34 ayat (2), Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8); b. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum maka perlu dicabut; c. bahwa berdasarkan hasil appraisal kajian penilaian publik (KJPP) Febrian Siregar dan Rekan Nomor. 00303/2.0109-03/PI/11/0291/1/XI/2020 tentang Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lumajang dan Hasil appraisal kajian penilaian publik (KJPP) Febrian Siregar dan Rekan Nomor. 00315/2.0109-03/PI/11/0291/1/XI/2020 tentang Kajian Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lumajang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020. Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut: a. Ketua DPRD sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah); b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan c. Anggota DPRD sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021. 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT