Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 12 Tahun 2013

PENANGGULANGAN BENCANA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat, Peran lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, LSM, media massa Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pendanaan Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan, Penyelesaian Sengketa

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang PENANGGULANGAN BENCANA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pacitan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Pacitan

Tanggal Penetapan

31 Desember 2013

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pacitan

Bidang

Halaman ini telah diakses 929 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

12_2013 PERDA PENANGGULANGAN BENCANA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

bencana
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
ABSTRAK:	bahwa untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Pacitan baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dengan menetapkan Peraturan Daerah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 4 Tahun 1997, UU No 39 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, UU No 24 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007, UU No 14 Tahun 2008, UU No 11 Tahun 2009, UU No 25 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, UU No 17 Tahun 2013, PP No 38 Tahun 2007, PP No 21 Tahun 2008, PP No 22 Tahun 2008, PP No 23 Tahun 2008, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 33 Tahun 2006, Permendagri No 27 Tahun 2007, Permendagri No 46 Tahun 2008, Permendagri No 53 Tahun 2011, Kepmendagri No 131 Tahun 2003, Perka BNPB No 3 Tahun 2008, Perka BNPB No 4 Tahun 2008, Perka BNPB No 6 Tahun 2008, Perka BNPB No 7 Tahun 2008, Perka BNPB No 8 Tahun 2008, Perka BNPB No 9 Tahun 2008, Perka BNPB No 10 Tahun 2008, Perka BNPB No 11 Tahun 2008, Perka BNPB No 13 Tahun 2008, Perda Prov. Jatim No 3 Tahun 2010, Perda Kab. Pacitan No 7 Tahun 2006, Perda Kab. Pacitan No 18 Tahun 2007, Perda Kab. Pacitan No 7 Tahun 2010 Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat, Peran lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, LSM, media massa Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pendanaan Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan, Penyelesaian Sengketa
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 47

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521