ABSTRAK: |
- sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010, ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
- UU No 12 Tahun 1950, UU No 5 Tahun 1960, UU No 8 Tahun 1981, UU No 5 Tahun 1984, UU No 5 Tahun 1990, UU No 5 Tahun 1992, UU No 28 Tahun 2002, UU No 7 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 38 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 22 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 22 Tahun 1982, PP No 27 Tahun 1983, PP No 35 Tahun 1991, PP No 24 Tahun 1997, PP No 27 Tahun 1999, PP No 36 Tahun 2005, PP No 34 tahun 2006, Kepres No 53 Tahun 1989, Kepres No 32 Tahun 1990, Kepres No 33 Tahun 1990, Permendagri No 7 Tahun 1993, PermenPU No 63 Tahun 1993, PermenPU No 11 Tahun 2006, Permendagri No 24 Tahun 2006, PermenPU No 29 Tahun 2006, PermenPU No 45 Tahun 2007, Permendagri No 32 Tahun 2010, Perda Kab. Dati II Pacitan No 7 Tahun 1988, Perda No 12 Tahun 2007, Perda Kab. Pacitan No 18 Tahun 2007, Perda Kab. Pacitan No 19 Tahun 2007, Perda Kab Pacitan No 20 Tahun 2007, Perda Kab Pacitan No 21 Tahun 2007, Perda No 3 Tahun 2010
- Izin Mendirikan Bangunan, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku
|