ABSTRAK: |
- otonomi daerah telah memberikan ruang kemandirian bagi Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan serta membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pengelolaannya demi kemakmuran masyarakat
- UU No 12 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1981, UU No 5 Tahun 1983, UU No 5 Tahun 1990, UU no 9 Tahun 1990, UU No 6 Tahun 1996, UU No 23 Tahun 1997, UU No 41 Tahun 1999, UU No 30 Tahun 1999, UU No 7 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2004, UU No 31 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 27 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, PP No 27 Tahun 1999, PP No 54 Tahun 2000, PP No 38 Tahun 2007, PP No 60 Tahun 2007, PP No 69 Tahun 2010, Kepres No 32 Tahun 1990, Permendagri No 4 Tahun 1997, PermenKP No 17 Tahun 2008, PermenKP No 2 Tahun 2011, PermenKP No 14 Tahun 2011, KepmenKP No 58 Tahun 2001, KepmenKP No 13 Tahun 2004, KepmenKP No 6 Tahun 2010, Perda Kab. Pacitan No 18 Tahun 2007, Perda Kab. Pacitan No 19 Tahun 2007, Perda Kab. Pacitan No 20 Tahun 2007, Perda Kab. Pacitan No 21 Tahun 2007, Perda Kab. Pacitan No 3 Tahun 2010, Perda Kab. Pacitan No 5 Tahun 2011, Perda Kab. Pacitan No 11 Tahun 2011
- pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum
|