Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2011

PAJAK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : JENIS PAJAK DAERAH BAB III : PEMUNGUTAN PAJAK BAB IV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB V : KADALUWARSA PENAGIHAN BAB VI : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA BAB VII : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB VIII : RAHASIA PERPAJAKAN BAB IX : PENYIDIKAN BAB X : KETENTUAN PIDANA BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

17 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

17 Januari 2011

Tanggal Berlaku

17 Januari 2011

Sumber

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2011 NOMOR 02

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 166 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PAJAK DAERAH (PERDA PALOPO).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAJAK DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2011 NOMOR 02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri; b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah; c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan pemberian diskresi dalam pen e tapan tarif; d. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrast, pemerataan dan Keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; e. bahwa Undang-Urdang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribust Daerah memberikan kewenangan - kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturar. Jaerah tentang Pajak Daerah; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah: 1. ndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umiim dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran: negar? Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tetang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana: telah diubah • dengan • • Undang-Undang - Nomor - -19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 19 Tähun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembararl Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 11. Tahun -2002 tentang Pembentukan Kabupater Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik .. Indonesia. Tahun 2002. Nomor 24, Tambahan _Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 5. -Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik • Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Un dang.: Nomor32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik * Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun * 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran: Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang • Nomor: 33 - Tahun 2004 - tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang, Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Iridonesia Nomor 5049): 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun . 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daérah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005: Nomor 140, -Tambahan - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10: Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun: 2007 • tentang: Penbagian, Urusan Pemerintahan antara. Pemerintah, Permerintahan Daerah Provinsi, dan. Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahün- 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44737 Tahun 2007): 11. Peraturan Pemerintah: Nomór 41 Tähun 2007. tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia • Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 4740 Tahun 2007); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Peranfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 13: Peraturan Daerah Kota Paloc Nomor 03 Tahun 2003 tentang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : JENIS PAJAK DAERAH BAB III : PEMUNGUTAN PAJAK BAB IV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB V : KADALUWARSA PENAGIHAN BAB VI : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA BAB VII : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB VIII : RAHASIA PERPAJAKAN BAB IX : PENYIDIKAN BAB X : KETENTUAN PIDANA BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2011. 1) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Gangunan Perdesaan dan Perkotaan ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan dikeluarkannya pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri atau kepada Kepala Daerah. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 84); b. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 85); c. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 86); d. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 79); e. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pajak Pajak Penerangan Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 88) dan; f. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota PalopojTahun 2003 Nomor; 81); Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. (3) Peraturan Daerah int mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 34

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2011

PAJAK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT