Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2014

Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSJ BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V : PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VI : WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VII : KEBERATAN BAB VIII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB IX : TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB X : KEDALUWARSA BAB XI : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB XII : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIII : SANKS! ADMINISTRATIF BAB XIV : PENYIDIKAN BAB XV : KETENTUAN PIDANA BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

21 Februari 2014

Tanggal Pengundangan

21 Februari 2014

Tanggal Berlaku

21 Februari 2014

Sumber

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA: (NOMOR 2 TAHUN 2014 )

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

Halaman ini telah diakses 141 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No-2-Th-2014-Kab.-Bulukumba.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA: (NOMOR 2 TAHUN 2014 )
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf i dan Pasal 156 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undangundang Nomor 29 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822); 3. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Acara Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. UndangUndang Nomor 4 Tahun ten tang Pertambangan 2009 Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 5_ UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara Nepotisme Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Tahun Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Penge!olaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Republik Negara Lembaran Indonesia Nomor 4400); 8. UndangUndang Nomor 32 Tahun Pemerintahan ten tang (Lembaran Negara 2004 Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4844); 9. UndangUndang Nomor 33 Tahun Perimbangan Pemerintah 2004 ten tang antara Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Tambahan Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan · Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Sadan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4772); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Insentif dan Pemberian Pemungutan Pajak Daerah dan (Lembaran Daerah Retribusi Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15. 5276): 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Rencana Tata Ruang Republik Negara Peta (Lembaran Indonesia Tahun 2013 Nomor 8 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); Kabupaten Daerah 18. Peraturan Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 4); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 tentang Komisi lnformasi dan (Lembaran Publik Partisi pasi Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 7); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba 20122032 (Lembaran Tahun Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSJ BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V : PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VI : WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VII : KEBERATAN BAB VIII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB IX : TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB X : KEDALUWARSA BAB XI : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB XII : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIII : SANKS! ADMINISTRATIF BAB XIV : PENYIDIKAN BAB XV : KETENTUAN PIDANA BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2014. 27

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2014

Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT