Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2020

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Bab III Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak; Bab IV Wilayah Pemungutan; Bab V Saat Terutangnya Pajak; Bab VI Pemungutan Pajak; Bab VII Pembayaran Pajak; Bab VIII Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab IX Kadaluwarsa Penagihan; Bab X Kewajiban dan Sanksi Bagi Pejabat; Bab XI Pemeriksaan; bab XII Insentif Pemungutan; Bab XIII Ketentuan Khusus; Bab XIV Ketentuan Penyidikan; Bab XV Ketentuan Pidana; Bab XVI Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Laworo

Tanggal Penetapan

29 Mei 2020

Tanggal Pengundangan

29 Mei 2020

Tanggal Berlaku

29 Mei 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 342 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO.13 TAHUN 2020 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BEA Perolehan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis Pajak daerah Kabupaten/Kota; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diwilayah Kabupaten Muna Barat sebagai wujud pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang ketentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud huruf a, huruf b dan c, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309 l) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tarnbahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5561); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian . dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578). Bab I Ketentuan Umum; Bab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Bab III Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak; Bab IV Wilayah Pemungutan; Bab V Saat Terutangnya Pajak; Bab VI Pemungutan Pajak; Bab VII Pembayaran Pajak; Bab VIII Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab IX Kadaluwarsa Penagihan; Bab X Kewajiban dan Sanksi Bagi Pejabat; Bab XI Pemeriksaan; bab XII Insentif Pemungutan; Bab XIII Ketentuan Khusus; Bab XIV Ketentuan Penyidikan; Bab XV Ketentuan Pidana; Bab XVI Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2020

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT