ABSTRAK: |
- sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 28 tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 109 Tahun 2000, PP No 24 Tahun 2004, PP No 23 Tahun 2005, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 65 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 5 Tahun 2009, PP No 69 Tahun 2010, PP No 71 2010, PP No 30 Tahun 2011, PP No 2 Tahun 2012, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, PP No 54 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 16 Tahun 2007, Permendagri No 21 Tahun 2007, Permenkeu No 168 Tahun 2009, Permendagri No 32 Tahun 2011, Permendagri No 1 Tahun 2014, Permendagri No 37 Tahun 2014, Perda Kab Ponorogo No 5 Tahun 2005, Perda Kab Ponorogo No 2 Tahun 2007, Perda Kab Ponorogo No 3 Tahun 2007, Perda Kab Ponorogo No 6 Tahun 2010, Perda Kab Ponorogo No 10 Tahun 2010, Perda Kab Ponorogo No 3 Tahun 2011, Perda Kab Ponorogo No 4 Tahun 2011, Perda Kab Ponorogo No 11 Tahun 2011, Perda Kab Ponorogo No 12 Tahun 2011, Perda Kab Ponorogo No 13 Tahun 2011, Perda Kab Ponorogo No 14 Tahun 2011, Perda Kab Ponorogo No 15 Tahun 2011, Perda Kab Ponorogo No 16 Tahun 2011, Perda Kab Ponorogo No 17 Tahun 2011, Perda Kab Ponorogo No 3 Tahun 2014, Perda Kab Ponorogo No 1 Tahun 2015.
- Perubahan APBD TA 2015 yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
|